Kementerian Komunikasi dan Informatika angkat bicara terkait dugaan kebocoran data registrasi kartu SIM. Berdasarkan penelusuran lembaga tersebut, dipastikan data tersebut bukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kominfo mengatakan telah melakukan pencarian internal. Dari situ diketahui bahwa pihaknya tidak memiliki aplikasi untuk menampung data pendaftaran prabayar dan pascabayar.
“Berdasarkan pengamatan terhadap penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut bukan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/9/2022).
Selain itu, Kominfo mengatakan sedang melakukan pencarian atas dugaan kebocoran tersebut. Termasuk terkait sumber data yang ada di dalamnya.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut terkait terhadap sumber data dan hal-hal lain pada dugaan kebocoran data tersebut,” kata Kominfo.
Sebelumnya di media sosial, diketahui bocoran 1,3 miliar detail registrasi kartu SIM prabayar. Data tersebut dikatakan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan berisi antara lain NIK dan nomor telepon seluler.
Kepada CNBC Indonesia, pengamat cybersecurity Vaccicom, Alfons Tanujaya, menyatakan bahwa rincian nomor ponsel tersebut adalah benar. Beberapa dari angka-angka ini telah diverifikasi.
“Data registrasi SIM valid, nomor valid dan sudah dicocokkan dengan beberapa nomor,” kata Alfons.
Data yang disajikan berupa nomor handphone dan NIK. Namun, registrasi kartu SIM yang dilakukan beberapa waktu lalu juga membutuhkan data dari Kartu Keluarga (KK). Menurut Alfons, hal ini perlu dicari tahu.
“Kalau datanya benar. Itu data NIK dan data telepon. Tapi kalau soal registrasi SIM card, NIK dan KK tidak ada. Itu yang dicari, lembaga mana yang menyimpan tanpa NIK-KK,” katanya.
